Trimegah Bangun Persada

Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup

PT Trimegah Bangun Persada (TBP) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Kegiatan pertambangan TBP meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

TBP memiliki komitmen untuk melakukan perlindungan lingkungan hidup di area kegiatannya yang tertera dalam dokumen Amdal pada bagian Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). TBP melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen Amdal mencakup masyarakat terdampak langsung, pemerhati lingkungan, peneliti, LSM, Pemerintah Daerah dan Pusat. Komitmen tersebut mencakup seluruh kegiatan dari Tahap Prakonstruksi, Konstruksi, Operasi hingga Pasca Tambang dan pada aspek geo-fisika-kimia, keanekaragaman hayati, sosial-ekonomi-budaya dan kesehatan masyarakat. TBP menggunakan pendekatan teknologi, sosial dan ekonomi, dan kelembagaan dalam pengelolaan dampak lingkungan hidup. Upaya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup TBP, sebagai berikut:

 

Komponen Geo-Fisika-Kimia

Kegiatan usaha TBP berpotensi berdampak terhadap komponen geo-fisik-kimia, seperti:

  1. Kualitas udara;
  2. Tingkat kebisingan dan getaran;
  3. Kualitas air permukaan dan air laut;
  4. Timbulan Limbah B3; dan
  5. Muka Air Danau

Upaya pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan oleh TBP mencakup pemasangan alat kontrol emisi (wet scrubber, ESP dan baghouse), penyiraman jalan tambang, penggunaan alat berat dan ringan yang layak, pembukaan lahan yang terkontrol, membangun kolam pengendapan air limpasan dan penataan lahan (recontouring/regrading/resloping).

Upaya pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan oleh TBP mencakup pemantauan kualitas udara ambien, kualitas emisi, tingkat kebisingan, kualitas air permukaan, kualitas air laut, dan kualitas air limpasan tambang. Hasil pemantauan yang dilaporkan oleh TBP secara berkala ke instansi terkait menunjukkan bahwa seluruh komponen yang dipantau memenuhi baku mutu yang berlaku.

Komponen Keanekaragaman Hayati

Kegiatan usaha TBP berpotensi berdampak terhadap keanekaragaman hayati, seperti:

  1. Biota perairan; dan
  2. Flora fauna darat

Upaya pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan oleh TBP mencakup pengelolaan dampak terhadap kualitas air sebagai dampak primer terhadap keanekaragaman hayati, melakukan identifikasi jenis flora dan fauna di lokasi kegiatan TBP dan mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lokasi kegiatan.

Upaya pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan oleh TBP mencakup pemantauan keragaman jenis dan tingkat keanekaragaman vegetasi/satwa liar. Hasil pemantauan yang dilaporkan oleh TBP secara berkala ke instansi terkait menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati di lokasi kegiatan TBP.

Komponen Sosial-Ekonomi-Budaya

Kegiatan usaha TBP berpotensi berdampak terhadap komponen sosial-ekonomi-budaya, seperti:

  1. Sikap dan persepsi masyarakat;
  2. Kesempatan kerja;
  3. Pola mata pencaharian;
  4. Pendapatan masyarakat;
  5. Keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
  6. Asimilasi/akulturasi

Upaya pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan oleh TBP mencakup memprioritaskan masyarakat lokal dalam penyerapan tenaga kerja, menjalin komunikasi dengan masyarakat tentang kegiatan PTTBP, memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait pengelolaan finansial dan kesempatan berusaha, memberikan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan, dan memberikan pembinaan pelestarian kebudayaan lokal.

Upaya pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan oleh TBP mencakup pemantauan penyerapan tenaga kerja lokal, pembentukan persepsi di masyarakat, data jenis pekerjaan masyarakat dan jumlah konflik. Hasil pemantauan yang dilaporkan oleh TBP secara berkala ke instansi terkait menunjukkan bahwa dampak sosial-ekonomi-budaya di lokasi kegiatan TBP dapat dikelola dengan baik.

Komponen Kesehatan Masyarakat

Kegiatan usaha TBP berpotensi berdampak terhadap komponen kesehatan masyarakat berupa gangguan kesehatan masyarakat.

Upaya pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan oleh TBP mencakup pengelolaan dampak terhadap kualitas udara sebagai dampak primer terhadap kesehatan, pengecekan kesehatan berkala bagi karyawan dan sosialisasi pola hidup sehat.

Upaya pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan oleh TBP mencakup pemantauan prevalensi penyakit, derajat kesehatan dan jumlah fasilitas kesehatan di lokasi kegiatan. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilaporkan oleh TBP secara berkala ke instansi terkait, dampak kesehatan masyarakat di lokasi kegiatan dapat dikelola dengan baik.

Komponen Transportasi

Kegiatan usaha TBP berpotensi berdampak terhadap komponen transportasi berupa gangguan transportasi laut.

Upaya pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan oleh TBP mencakup pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran di area jalur transportasi laut.

Upaya pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan oleh TBP mencakup pemantauan kondisi jalur pelayaran secara langsung.

 

Pasca Tambang 

Wilayah IUP TBP kedepannya akan diperuntukan sebagai bagian dari Kawasan Industri Pulau Obi yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Peruntukan lahan IUP TBP pada masa pascatambang adalah pengembangan kawasan industri Pulau Obi berupa pabrik dan fasilitas penunjangnya. Pengembangan kawasan industri menjadi bagian dari program pascatambang dalam bentuk reklamasi bentuk lain. Selain itu, TBP akan melaksanakan kegiatan reklamasi revegetasi, pemeliharaan dan perawatan lahan, pemantauan, pengembangan sosial, budaya dan ekonomi dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan serta menjaga pengembangan kesejahteraan masyarakat berdasarkan rencana pascatambang perusahaan yang telah disetujui pemerintah.

Go Top