Industri nikel Indonesia terus mengalami transformasi. Dari yang sebelumnya berfokus pada ekspor bijih mentah, Indonesia kini berkembang menjadi salah satu produsen nikel olahan terbesar di dunia dengan rantai nilai yang terintegrasi, mulai dari penambangan hingga pemrosesan. Perkembangan ini turut didorong meningkatnya permintaan global terhadap nikel sebagai komoditas penting bagi transisi energi.
Di tengah perubahan tersebut, perhatian pasar global tidak lagi hanya tertuju pada volume produksi, tetapi juga pada bagaimana nikel diproduksi dan ditelusuri asal-usulnya. Pembeli, regulator, dan investor kini menempatkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab sebagai standar utama dalam rantai pasok mineral.
Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, Harita Nickel akan menjalani audit Responsible Minerals Assurance Process Plus (RMAP+) pada Juni 2026. Audit ini menjadi kelanjutan dari proses Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) yang sebelumnya juga telah dilalui oleh perusahaan.
Berbeda dari audit RMAP yang berfokus pada aspek mineral bebas konflik, RMAP+ mencakup penilaian yang lebih luas terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
“RMAP yang telah kami lalui memastikan bahwa mineral yang digunakan tidak berasal dari wilayah konflik (CAHRA). Melalui audit RMAP+, kami juga harus membuktikan bahwa seluruh proses produksi memenuhi standar ESG yang lebih tinggi,” ujar Manager Sustainability Harita Nickel, Eryawan Yudha Taruna.
Melalui proses ini, Harita Nickel menegaskan komitmennya untuk menjalankan praktik pertambangan dan pemrosesan nikel yang bertanggung jawab dan transparan. Audit RMAP+ juga menjadi bagian penting dalam menjawab tuntutan pasar global yang semakin menempatkan aspek ESG sebagai syarat utama perdagangan mineral di dalam rantai pasoknya.
Sejumlah negara dan kawasan mulai memperketat regulasi rantai pasok mineral. Uni Eropa, misalnya, melalui EU Battery Regulation dan Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), mendorong perusahaan memastikan rantai pasok yang bebas dari risiko lingkungan dan sosial. Sementara itu, Tiongkok mulai menerapkan sistem Digital ID baterai kendaraan listrik yang mewajibkan keterlacakan material hingga ke sumber asalnya.
“Pasar dunia tidak lagi hanya bertanya apakah nikel ore berasal dari daerah Konflik atau tidak , tetapi juga bagaimana rantai pasok nikel ore tersebut secara keseluruhan, memiliki standar ESG yang baik dan transparan. Melalui audit ini, kami berupaya memastikan Harita Nickel memiliki sistem rantai pasok yang memenuhi ekspektasi mitra dan regulator internasional,” jelas Eryawan.
Komitmen menjalankan audit RMAP+ menjadikan Harita Nickel sebagai salah satu perusahaan pertambangan dan pemrosesan nikel pertama di Asia yang mengambil langkah tersebut. Inisiatif ini mencerminkan upaya perusahaan untuk melampaui kepatuhan (beyond compliance) sekaligus memperkuat transparansi dan keterlacakan produk, mulai dari tambang hingga hasil pemrosesan.