Indonesia memegang peran penting dalam rantai pasok mineral untuk transisi energi global. Namun, di tengah meningkatnya tuntutan terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab, muncul satu tantangan besar: bagaimana membangun standar Environmental, Social, and Governance (ESG) yang diakui pasar global sekaligus relevan dengan karakteristik Indonesia?
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam 2nd APNI ESG Forum 2026. Dalam forum yang mempertemukan pelaku industri, regulator, dan berbagai pemangku kepentingan sektor pertambangan itu, Direktur Health, Safety, and Environment (HSE) Harita Nickel, Tonny Gultom, menekankan pentingnya pengembangan standar ESG yang mampu menjawab kebutuhan nasional tanpa kehilangan kredibilitas di mata dunia.
Menurut Tonny, Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan banyak negara yang selama ini menjadi rujukan berbagai standar ESG internasional. Sebagai negara kepulauan dengan keragaman sosial, budaya, dan kondisi geografis yang luas, Indonesia membutuhkan pendekatan yang mampu mengakomodasi konteks lokal sekaligus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan global.
“Indonesia itu harus punya keunikan. Karena negara kita kepulauan, masyarakat dan budayanya juga berbeda dengan negara lain,” ujar Tonny.
Tantangan tersebut juga terlihat pada industri nikel. Sebagian besar kerangka ESG global dikembangkan berdasarkan pengalaman pengelolaan tambang berbasis bijih sulfida, sementara Indonesia didominasi oleh bijih laterit. Perbedaan karakteristik ini berpengaruh pada metode penambangan, proses pengolahan, hingga pendekatan pengelolaan lingkungan yang menjadi bagian penting dalam penilaian ESG.
Meski demikian, Tonny menegaskan bahwa Indonesia tidak sedang membangun standar yang terpisah dari praktik internasional. Yang dibutuhkan adalah proses adaptasi agar standar ESG dapat mengakomodasi budaya, regulasi, dan kebutuhan industri nasional, sekaligus memenuhi ekspektasi investor, pelanggan, dan pemangku kepentingan global.
“Kita bukan membuat ESG tandingan. Yang diperlukan adalah penyesuaian dengan kultur, peraturan, dan kebutuhan pasar yang ada di Indonesia,” katanya.
Ia berharap standar yang tengah dibahas dapat menjadi pedoman yang aplikatif dan diterapkan secara bertahap oleh seluruh pelaku industri pertambangan di Indonesia.
Bagi Harita Nickel, pembahasan mengenai ESG tidak berhenti pada tataran konsep. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui berbagai praktik keberlanjutan yang dijalankan perusahaan. Harita Nickel terus menyelaraskan pengelolaan ESG dengan berbagai kerangka kerja internasional, termasuk Global Reporting Initiative (GRI), Responsible Minerals Initiative (RMI), serta audit sukarela berdasarkan standar Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).
Implementasi ESG juga tercermin dalam berbagai program yang memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Di bidang lingkungan, Harita Nickel memanfaatkan slag nikel untuk mendukung reklamasi lahan pascatambang, sebuah inisiatif yang turut mendorong lahirnya SNI 9420:2025. Sementara pada aspek sosial, Program PELITA (Peningkatan Keahlian dan Keterampilan Pemuda) memberikan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi bagi generasi muda di Pulau Obi guna meningkatkan kesiapan tenaga kerja lokal.
Melalui partisipasinya dalam APNI ESG Forum 2026, Harita Nickel menegaskan dukungannya terhadap pengembangan standar ESG Indonesia yang tidak hanya dapat diterapkan secara efektif di tingkat nasional, tetapi juga mampu memenuhi ekspektasi pasar global. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia berpeluang membangun standar ESG yang relevan dengan karakteristik nasional sekaligus memperkuat daya saing industri nikelnya dalam rantai pasok global yang semakin menuntut praktik keberlanjutan yang kredibel.