List Hak Jawab

2023

Keanekaragaman Hayati

Company Presentation 9M25

Company Presentation FY25

Company Presentation 1Q26

Foto

Media Graphy

<div>
<h2 class="text-lg font-semibold">Kantor Pusat</h2>
Gedung Bank Panin, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, 10270.
Telepon: +62-21 5722924 Fax: 021 - 72789908 
</div>
<div>
<h2 class="text-lg font-semibold">Site Obi</h2>
Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.
</div>
<div class="hidden md:flex text-xs"><a href="mailto:corporate.secretary@haritanickel.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Corporate Secretary: corporate.secretary@haritanickel.com</a></div>

Alamat

Home

Perusahaan

Laporan Tahunan

Visi, Misi & Nilai Inti

Feronikel

Mixed Hydroxide Precipitate (MHP)

Nikel Sulfat

Kobalt Sulfat

Bijih Nikel Saprolit

Bijih Nikel Limonit

Kobalt Elektrolitik

Produk
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Produk

Direksi

Dewan Komisaris

Struktur Organisasi

Manajemen

Pertambangan

Smelter

Refinery

Lainnya

Anak Usaha & Entitas Asosiasi

Struktur Korporasi

Profesi Penunjang

Piagam

Kebijakan

Kode Etik

Pedoman

Manajemen Risiko

Audit Internal

Sekretaris Perusahaan

Komite Etik & Risiko

Komite Keberlanjutan & Keberagaman

Komite Audit

Komite

Rantai Pasok yang Bertanggung Jawab

Keluhan Masyarakat

Keluhan Karyawan

Pelaporan Pelanggaran

Pengaduan & Keluhan

tata kelola
&nbsp;
&nbsp;

Tata Kelola

Cakupan Analis

Kalender Hubungan Investor

Keterbukaan Informasi

Ikhtisar Keuangan

Investor/Analyst Briefing

Laporan Keuangan

Prospektus

Laporan

Paparan Publik

Rapat Umum Pemegang Saham

Struktur Kepemilikan Saham

Fundamental Saham

Grafik Saham Interaktif

Harga Historis

Informasi Saham

Investor

Tentang Keberlanjutan

Nasional

Internasional

Kepatuhan

Dekarbonisasi

Ekonomi Sirkular

Lingkungan

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Hak Pekerja

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Hak Asasi Manusia

Keberlanjutan

Kabar Obi

Seputar Harita Nickel

Liputan

Rilis Pers

Hak Jawab

Majalah

Video

Media Kit

Galeri

Media

Whistleblowing

Lingkungan<script src="//cdn.flmngr.com/widgets.js?apiKey=FLMNFLMN" data-ts="1742893772124"></script>

Karir

Hubungi Kami

Linkedin

Instagram

Facebook

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Penggelola Pendapatan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, memberi apresiasi kepada Harita Nickel karena ketaatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan.
“Saya pribadi kalau bisa mengeluarkan piagam penghargaan, saya pasti akan berikan ke Harita Nickel sebagai bentuk apresiasi atas upaya perusahaan yang kooperatif. Perusahaan juga taat membayar pajak kendaraan dan pajak air permukaan,” ujar Kepala UPTD Samsat Halsel, Fikri Abusama dalam kegiatan pendataan obyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) di Site Pulau Obi, Kamis, 20 Juli 2023.
Harita Nickel sebagai perusahaan pertambangan dan hilirisasi nikel terintegrasi melakukan pembayaran pajak melalui PT Trimegah Bangun Persada Tbk (TBP), PT Megah Surya Pertiwi (MSP), PT Halmahera Persada Lygend (HPL), PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF), beserta semua kontraktornya.
Fikri menyebutkan Harita Nickel menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Halmahera Selatan baik untuk PKB dan PAP. Dari PAP hingga bulan Mei 2023 saja, Harita Nickel telah menyetorkan setidaknya Rp 30 miliar ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Tak heran jika Kabupaten Halmahera Selatan menjadi salah satu penyumbang PAP terbesar di Maluku Utara.
Sebagai informasi, target PAD Halsel melalui UPTD Samsat tahun ini sebesar Rp 49 miliar rupiah dari PKB, PAP dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Saat ini Samsat Halsel telah berhasil mengumpulkan sekitar Rp 40 miliar.
UPTD Samsat Halsel berharap perusahaan dan instansi dinas yang lain mengikuti langkah taat pajak yang dilakukan oleh Harita Nickel. Mengingat dana dari pajak akan menyumbang pendapatan daerah yang nantinya akan didistribusikan kembali ke masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami berharap Harita Nickel terus menjadi perusahaan yang kooperatif dalam menyediakan data kendaraan dalam perusahaan sekaligus data air permukaan. Dengan begitu, kerja sama antara perusahaan dengan Samsat Halsel dapat terus terjaga dan berjalan dengan baik,” tutur Fikri.
Head of Corporate Communications Harita Nickel, Haviez Gautama menyampaikan terima kasih terhadap apresiasi tersebut. “UPTD Samsat Halsel menghargai komitmen Harita Nickel dalam mendukung pembangunan di Bumi Saruma. Salah satunya lewat pembayaran pajak tepat waktu.”
Haviez juga menekankan bahwa ketaatan perusahaan dalam mematuhi aturan perpajakan merupakan salah satu prinsip inti yang dipegang teguh oleh&nbsp; Harita Nickel dan seluruh unit bisnisnya yang beroperasi di wilayah Pulau Obi.&nbsp; Harita Nickel telah membuktikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya sekadar retorika, tetapi juga merupakan bagian integral dari keberlanjutan operasional perusahaan.
Harita Nickel mengakui ketaatan pembayaran pajak bisa tercapai karena adanya dukungan dan kerja sama yang baik antara perusahaan dan pihak berwenang. Peran aktif UPTD Samsat Halsel dalam memberikan panduan dan bimbingan terkait kewajiban perpajakan telah memberikan dampak yang positif dalam mendorong kesadaran perusahaan tentang pentingnya pembayaran pajak secara tepat waktu.
Source: <a href="https://nasional.tempo.co/read/1751969/taat-bayar-pajak-harita-nickel-dapat-apresiasi">Tempo</a>

Taat Bayar Pajak, Harita Nickel Dapat Apresiasi Samsat Halsel

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halmahera Selatan Adriani Radjiloen menyebut serapan tenaga kerja lokal di Harita Group lewat sejumlah anak perusahaan yang beroperasi di Pulau Obi sudah mencapai 4 ribu lebih. 
“Total keseluruhan itu per 30 Juni 2023 itu 15.309 tenaga kerja. Untuk tenaga kerja lokal Halmahera Selatan ada 4 ribu lebih, tenaga kerja lokal Maluku Utara 7 ribu lebih dan tenaga kerja asing (TKA) 2 ribu lebih,” ujarnya, Jumat (14/7/2023).

“Tapi total keseluruhan di Sahid Kawasi itu ada 18 ribu orang lebih. Jadi TKA ini tidak banyak, tenaga kerja lokal lebih banyak,” sambungnya.

Menurutnya, Pemkab Halmahera Selatan bakal tetap mengupayakan putra daerah dalam perekrutan tenaga kerja. Bahkan saat ini sudah ada Ranperda tentang pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja lokal didorong ke DPRD untuk dibahas.

“Karena Pak Bupati (Usman Sidik) menginginkan tenaga lokal itu harus 70 persen setiap kali penerimaan di perusahaan pertambangan,” terangnya.

Meski begitu, Adriani mengaku sumber daya manusia (SDM) Halmahera Selatan khususnya di industri pertambangan, masih cukup rendah. Sehingga itu, ia berharap rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Halmahera Selatan dari Kemenaker ini bisa terlaksana.
“Sekarang kan lahannya sudah disiapkan, tapi kita bekerja sama juga dengan BLK Ternate. Ini untuk peningkatan skil kerja,” ucapnya.

Adriani juga mengaku, kehadiran Harita Group di Pulau Obi sangat membantu masyarakat dan pemerintah daerah.

“Di sisi pendapatan, membantu pemerintah daerah, karena kami bisa tarik retribusi TKA. Tahun lalu kita dapat Rp 10 miliar, tahun ini kita ditargetkan Rp 25 miliar dan kita sudah capai Rp 13 miliar lebih,” tandasnya. 
*Sumber berita: <a href="https://ternate.tribunnews.com/2023/07/14/serapan-tenaga-lokal-asal-halmahera-selatan-di-harita-group-capai-4-ribu-lebih">Tribun Ternate</a>

Serapan Tenaga Lokal Asal Halmahera Selatan di Harita Group Capai 4 Ribu Lebih

JAKARTA, Investor.id – Tiga perusahaan entitas PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel berhasil mendapatkan Sertifikat Emas atau penghargaan tertinggi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) RI dengan predikat memuaskan. Ketiganya adalah PT Megah Surya Pertiwi (MSP), PT Halmahera Persada Lygend (HPL), PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF).
Penghargaan K3 diberikan kepada perusahaan yang berhasil mencapai penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3). Penghargaan ini sekaligus merupakan pengakuan Kemenaker RI atas dedikasi dan kerja keras perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan.
Dalam pidatonya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa K3 harus semakin menjadi perhatian dan prioritas bagi dunia kerja di Indonesia. Ida Fauziyah menambahkan jumlah perusahaan yang mempertahankan nihil kecelakaan setiap tahun mengalami peningkatan.
"Kami berharap pencapaian penghargaan K3 ini dapat memotivasi pimpinan perusahaan lain mempertahankan kinerja K3, karena K3 merupakan investasi dan untuk menjaga keberlangsungan usaha, serta mencapai produktivitas perusahaan," ujar Ida Fauziyah.
<img alt="Penghargaan k3 tonny gultom" src="https://api.tbpnickel.com/storage/images/old/images/penghargaan k3_Tonny Gultom.jpg" title="Penghargaan k3 tonny gultom">
<figcaption>HSE Director of Harita Nickel Tonny H Gultom receiving K3 Awards from the Indonesian Ministry of Manpower for three NCKL subsidiaries. </figcaption>

 
MSP, HPL dan HJF merupakan pabrik pengolahan nikel pertama di Maluku Utara yang melakukan Sertifikasi SMK3. Hasil audit Lembaga Audit Independen menunjukkan pencapaian sebesar 85,93% (MSP), 87,5% (HPL) dan yang tertinggi sebesar 89,6% untuk HJF. Kinerja K3 yang baik ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari perusahaan-perusahaan tersebut terhadap penerapan SMK3 di tempat kerja. Nilai ini bisa dicapai karena keterlibatan seluruh tenaga kerja terhadap program kegiatan K3, patuh terhadap pemenuhan peraturan perundangan dan ketentuan K3, serta standar prosedur yang berlaku di perusahaan.
Berkaitan dengan pencapaian ini, Direktur Health, Safety, Environment (HSE) NCKL, Tonny H. Gultom, menyampaikan, “Terima kasih kepada Kemnaker RI atas penghargaan ini, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi penting dalam perjalanan kami. Ini adalah pengakuan atas dedikasi, komitmen dan kerja keras Insan Harita dalam mencapai standar keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi, karena hal tersebut merupakan prioritas utama kami. Untuk itu, kami senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan.”
*Sumber berita: <a href="https://investor.id/business/333345/tiga-perusahaan-entitas-nkcl-raih-k3-awards">Investor.id</a>

3 Perusahaan Entitas NKCL Raih K3 Awards dari Kemnaker RI

TEMPO.CO, JAKARTA &mdash; PT Trimegah Bangun Persada Tbk (kode emiten: NCKL) membuka kemungkinan melakukan ekspor nikel sulfat ke Korea dan Jepang. Perusahaan yang juga dikenal Harita Nickel itu telah melakukan ekspor komoditas tersebut ke Cina.
Direktur Utama Trimegah Bangun Persada, Roy A Arfandy, mengungkapkan pembuat baterai mobil listrik terbesar di dunia ada di Cina. Oleh sebab itu, sebagian besar produk Harita Nickel diekspor ke Cina.
"Tapi kami membuka kemungkinan ekspor ke negara lain, produsen baterai mobil listrik di Korea atau Jepang. Tentu kami akan membuka kesempatan untuk menjual atau ekspor ke sana," ujar Roy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 28 Juni 2023.
Adapun perseroan belum melirik pasar domestik nikel sulfat. Ini karena belum ada pabrik katoda dan prekursor di dalam negeri.
"Jadi terpaksa nikel sulfat kami, karena nggak ada pembeli dalam negeri, ya kami harus ekspor," ungkap dia.
Sebelumnya Harita Nickel melalui entitas asosiasinya, PT Halmahera Persada Lygend (PT HPL), resmi melakukan ekspor perdana 5.584 ton nikel sulfat ke Cina pada Jumat, 18 Juni 2023.
Nikel sulfat tersebut dikemas dalam 290 kontainer dan dikirim ke Cina melalui kapal. Roy menargetkan, total pengiriman produk nikel sulfat mencapai 240 ribu ton dalam setahun sesuai kapasitas produksi pabrik.
"Ke depan, perusahaan akan berusaha mengirimkan kurang lebih sebanyak empat kapal untuk memenuhi target permintaan produksi nikel sulfat tersebut,” kata Roy dikutip dari Antara, Sabtu, 18 Juni 2023.
Dia menjelaskan, ekspor tersebut menjadi tonggak pencapaian baru bagi Harita Nickel dalam lingkar bisnis hilirisasi nikel.
Nikel sulfat itu adalah hasil pemurnian di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara yang nantinya digunakan dalam produksi baterai lithium dengan kandungan nikel yang tinggi.
Di masa mendatang, penggunaan baterai lithium diprediksi terus meningkat. Ini terutama dalam industri kendaraan listrik.
*Sumber berita: <a href="https://bisnis.tempo.co/read/1742745/harita-nickel-jajaki-opsi-ekspor-nikel-sulfat-ke-korea-dan-jepang">Tempo.co</a>

Harita Nickel Jajaki Opsi Ekspor Nikel Sulfat ke Korea dan Jepang

JAKARTA &mdash; Pabrik nikel PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) berencana melakukan ekspansi dan membangun pabrik stainless steel atau baja nirkarat. Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur Utama NCKL Roy Arman Arfandy.
Roy menyebut nilai investasi pabrik tersebut mencapai lebih dari US$ 1 miliar atau Rp 15 triliun (kurs Rp 15.000). Negosiasi dengan investor diharapkan rampung akhir tahun, dan pabrik bisa dibangun tahun depan.
"Saya berharap akhir tahun ini kita bisa finalkan negosiasi dengan investor baru ini, sehingga kami mulai bisa bangun mungkin tahun depan. Awal tahun ya," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (28/6/2023).
NCKL akan mengembangkan hilirisasi dari saprolit menjadi feronikel, lalu menjadi stainless steel. Ia menyebut sedang dalam pembicaraan dengan investor dan pemain besar di Industri ini.
"Saya berharap dan tolong didoakan agar diskusi kami dengan salah satu pemain besar stainless steel di dunia ini berhasil kami tuntaskan diskusinya, dan berharap kami umumkan sebelum akhir tahun ini," bebernya.
Rencananya, kapasitas produksi diperkirakan mencapai 2-3 juta ton per tahun. Roy mengungkap potensi investornya bukan dari China.
Pada kesempatan itu, Roy menyebut pihaknya membuka opsi untuk ekspor nikel sulfat ke luar China. Namun saat ini, China masih menjadi pembuat baterai terbesar di dunia.
"Mengenai ekspor nikel sulfat ini sementara memang pembuat baterai terbesar di dunia itu memang kebanyakan ada di China. Jadi terpaksa kami sebagian besar ekspor produk kami ke negara China. Tapi kami membuka kemungkinan untuk mengekspor ke negara lain sepanjang ada produsen baterai mobil listrik yang beroperasi, misalnya Korea atau Jepang," imbuhnya.
NCKL memang belum mengejar pasar domestik karena keberadaan pabrik prekursor atau pabrik produsen katoda yang belum ada. Hal ini membuat Harita lebih membidik pasar ekspor ketimbang pasar domestik.
*Sumber berita: <a href="https://finance.detik.com/industri/d-6797056/tambang-nikel-raksasa-ri-mau-bangun-pabrik-stainless-steel-rp-15-t">Detik.com</a>

Tambang Nikel Raksasa RI NCKL Mau Bangun Pabrik Stainless Steel Rp15 T

Kesadaran para pelaku bisnis dalam menjalankan praktik dan kegiatan operasional untuk lebih mendukung kelestarian lingkungan, dan dampak positif pada kegiatan sosial, serta ekonomi masyarakat dalam dua dekade, mengalami peningkatan. Kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi kepada keuntungan ekonomi yang besar semata, namun lebih memerhatikan aspek sosial lingkungan.Hal ini sesuai dengan Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau The 2030 Agenda for Sustainable Development (SDGs). SDGs merupakan&nbsp;kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan. Praktik SDGs juga haruslah berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs diterapkan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind”. Terdiri dari 17 Tujuan, SDGs dilakukan dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.&nbsp;Salah satu perusahaan yang mendorong perubahan-perubahan ini adalah Harita Nickel, entitas Harita Group, yang membuka pertambangan dan hilirisasi terintegrasi, di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.Melalui pengembangan ekonomi, perusahaan yang dimiliki Lim Hariyanto Wijaya ini berkomitmen untuk merealisasikan tiga tujuan yakni TPB Nomor 2 tanpa kelaparan, TPB Nomor 5 kesetaraan gender, dan TPB Nomor 8 pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Untuk tiga tujuan tersebut, Department Head of Community Affairs and Land Management Latif Supriyadi menuturkan, Harita&nbsp;melakukan pembinaan di bidang pertanian, perikanan, dan kelompok UMKM Wanita. Secara rinci, pembinaan di bidang pertanian secara terus menerus diberikan terhadap 15 kelompok tani, 285 petani penyediaan input, pelatihan, dan akses pasar.
"Kami melaksanakan sejumlah program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) yang berdampak multiganda pada kehidupan ekonomi masyarakat di Pulau Obi dan sekitarnya. Sehingga tercipta rantai pasok yang berkesinambungan," tutur Latif.&nbsp; Terdapat kelompok Sentra Ketahanan Pangan Obi (Sentani) yang telah memproduksi 5,3 ton padi per hektar dari total lahan 12 hektar yang digarap. Kemudian kelompok Akelamo Jaya Group yang memproduksi pertanian hortikultura melalui budidaya kacang panjang, cabai, dan tomat.&nbsp;Selanjutnya&nbsp;Obi Sehati yang merupakan sentra holtikultura dan agribisnis tanggap iklim dengan budidaya semangka dan melon.Berikutnya Inisiasi Model Peternakan Progresif (Impresif) yang melakukan budidaya bebek, tomat, dan cabai rawit. Rumah Usaha Tangguh Ekonomi dengan budidaya dan produksi tempe dan tahu, Salam Kawasi yang merupakan Pusat Pengembangan Pertanian Terpadu.&nbsp;Di bidang perikanan, Harita mendorong pembentukan sekaligus pembinaan terhadap kelompok Media Inisiasi dan Aktivasi Kewirausahaan Ikan Tawar atau Mina Kita, serta pengembangan perikanan serta pengolahan ikan. Sedangkan di bidang UMKM Wanita, Perusahaan mendukung berdirinya HOP Mart dan Nyala Cafe yang melibatkan 31 Anggota Obi Snack Group dengan omzet Rp 15 juta per hari dari 15 anggota.&nbsp;"Dari kegiatan pengembangan ekonomi ini, telah membuka 574 lapangan pekerjaan yang melibatkan 63 pemasok lokal dan menghasilkan transaksi Rp 8 miliar per bulan," ungkap Latif. 
Untuk diketahui, selain memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Harita telah memiliki pabrik peleburan (smelter) nikel saprolit sejak 2016, dan pada 2021 juga memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian (refinery) nikel limonit di wilayah operasional yang sama.&nbsp;Kedua fasilitas tersebut hadir untuk mendukung amanat hilirisasi dari Pemerintah dengan memanfaatkan hasil tambang nikel dari PT Trimegah Bangun Persada (TBP) dan PT Gane Permai Sentosa (GPS). Melalui Halmahera Persada Lygend (HPAL), Harita Nickel menjadi yang pertama di Indonesia dalam pengolahan dan pemurnian nikel limonit (kadar rendah) dengan teknologi high pressure acid lead. Teknologi ini mampu mengolah nikel limonit yang selama ini tidak dimanfaatkan menjadi produk bernilai strategis, yaitu mixed hydroxide precipitate (MHP). 
Dengan tahap proses berikutnya yang juga sedang dikembangkan oleh Harita Nickel, MHP akan diolah lebih lanjut menjadi Nikel Sulfat (NiSO4) dan Kobalt Sulfat (CoSO4) yang merupakan bahan baku baterai kendaraan listrik. Dalam perkembangkan aktualnya, entitas Harita yakni PT TPB melaksanakan initial public offering (IPO) dengan nilai emisi Rp 9,7 triliun.&nbsp;PT TBP akan melepas sebanyak-banyaknya 12,1 lembar miliar saham atau setara dengan maksimal 18 persen dari modal ditempatkan dan disetor ke publik setelah IPO dengan nilai nominal Rp 1.250 per saham. Penawaran awal atau book building saham ini dimulai pada 15-24 Maret 2023, dengan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditargetkan terlaksana pada 12 April 2023. Lewat aksi korporasi itu perseroan akan menggunakan dana IPO untuk mendukung penyelesaian konstruksi proyek, menambah kapasitas produksi, melunasi sebagian pinjaman perseroan, serta tambahan modal kerja perseroan.Source: <a href="https://lestari.kompas.com/read/2023/04/09/070000186/program-ppm-harita-nickel-hasilkan-transaksi-rp-8-miliar-per-bulan?page=all#page4">Kompas</a>

Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Harita Nickel Mencapai Omzet Rp 8 Miliar per Bulan

Sejumlah aktivis di Maluku Utara menepis tuduhan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) soal dampak buruk yang ditimbulkan raksasa nikel Harita Group di Pulau Obi.
Berbagai LSM hingga Organisasi Kemahasiswaan seperti PB-FORMMALUT JABODETABEK, Forum Mahasiswa Lingkar Tambang Maluku Utara , LIRA Maluku Utara, DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malut, Himpunan Mahasiswa OBI (HIMO) Jabodetabek, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bacan,&nbsp; Serikat Kerakyatan Indonesia (LSM SAKTI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan&nbsp; Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) satu suara menepis tuduhan JATAM kepada Harita Group, bahkan beberapa dari mereka menduga JATAM memiliki kepentingan tertentu.&nbsp;
Tuduhan JATAM ke Perusahaan Hilirisasi Nikel itu berawal dari diskusi via Zoom pada 24 Maret lalu, dimana tema yang diangkat adalah “ Jejak Kejahatan Lingkungan dan Kemanusian di Balik Gurita Bisnis Harita Group).&nbsp;
Selanjutnya pada 30 Maret 2023 JATAM secara resmi menyurati Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) agar dapat mengintervensi perushaan itu ditengah rencana mereka melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) PT Trimega Bagun Persada (TBP).
Lima anak perusahaana Harita Group yang beroprasi di Pulau Obi dianggap JATAM memperluas kerusakan lingkungan dan menimbulkan derita warga Kawasi,Pulau Obi, Hamahera Selatan, Maluku Utara.&nbsp;
Olehnya itu, JATAM mendesak jika rencana IPO saham PT Trimegah Bagun Persada hendak diteruskan maka pihak perusahaaan harus menerbitkan pernyataan tertulis secara terbuka , baik untuk pertanggung jawabannya atas tindakan kejahatan lingkungan maupun infrastruktur ekologis Pulau Obi tidak dirusaki.&nbsp;
Melalui rilis kepada Cakrawala.co Corporate Affairs Manager Harita Nickel, Anie Rahmi, secara tegas menyatakan apa yang disampaikan Jaringan Advokasi Tambang sangat menyesatkan dan menimbulkan opini buruk terhadap perusahannya.&nbsp;
“Tidak benar semua tuduhan yang disampaikan kepada kami bahwa kita melakukan penyerobotan lahan,pencemaran lingkungan ,melakukan tindakan represif dan intimidasi kepada masyarakat. Aktifitas kita memiliki izin dan persetujuan teknis dari pemerintah,bahkan dilaporkan secara berkala, tidak mungkin kita melakukan itu,” kata Anie.&nbsp;
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bacan, Tahirun Mubin menilai,&nbsp; tuduhan JATAM ke Harita sebagai proses penghakiman sepihak. Pasalnya beberapa hal yang ditudingkan antaranya, pembuangan limbah tambang ke laut hingga terjadi pencemaran air tidak sesuai fakta di lapangan.&nbsp;
"Sejauh ini kami melihat Harita Group masih bekerja sesuai standar yang diberikan pemerintah. Terkait tuduhan pembuangan limbah tambang ke laut ini merupakan hal yang keliru sampai sekarang pasokan ikan untuk kepentingan perusahaan justru di ambil dari nelayan lokal. Itu artinya ikan di perairan Pulau Obi Masi berlimpah ruah" kata Tahirun.&nbsp;
Ketua Umum PB-FORMMALUT JABODETABEK, M Reza A. Syadik menilai isue pencemaran dan kerusakan lingkungan yang digaungkan JATAM hanya opini liar dan selalu menjadi isu yang disorot.&nbsp;&nbsp;
Sebagai putra asli Kabupaten Halmahera Selatan, kata Reza&nbsp; dirinya selalu memfokuskan diri mengawal isue tentang problematik sektor tambang yang berdampak bagi masyarakat di Pulau Obi, sehingga apa yang dikemukakan JATAM di Pulau Obi menjadi tanda tanya besar.&nbsp; &nbsp;
“Yang jadi pertanyaan apakah Jatam sudah melakukan advokasi secara langsung dengan turun di Pulau Obi? dan apakah Jatam mengetahui tentang program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat Pulau Obi yang digagas Harita?” kata Reza.&nbsp;
Sementara itu Kabid Advokasi Forum Mahasiswa Lingkar Tambang Maluku Utara Jakarta, Halid Hamjah,&nbsp; menyatakan sejak tahun 2010 Harita Group telah berkonstribusi bagi pembangunan wilayah Kabupaten Halsel dan secara nasional.
Sejauh ini Harita masih konsisten dalam penanganan dan pencegahan kerusakan lingkungan di Pulau Obi sehingga meraih penghargaan PRATAMA atas prestasinya dalam pengelolaan lingkungan hidup pertambangan mineral dan batubara untuk kelompok badan usaha pemegang IUP komoditas mineral dan batubara tahun 2021 dari Kementerian ESDM RI.&nbsp;
“Yang kedua penghargaan proper Biru dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK1299/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022 tentang hasil penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021-2022,” ujar Halid.&nbsp;
Senada dengan Halid, Said A Alkatiri, pembina LSM LIRA Maluku Utara mengakui sejak beroperasi Harita di Pulau Obi telah banyak membantu masyarakat Halsel baik di lingkar tambang pada khususnya dan bahkan berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan daerah Maluku Utara.&nbsp;
“Sudah banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat lokal terutama bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar tambang, sementara untuk isu lingkungan tidak terbukti, karena para nelayan sekitar tambang mendapat pendapatan hasil tangkapan ikan banyak dijual ke pihak Harita,” tutur Said.
Dia meminta pihak-pihak yang sering berkomentar tidak mendasar serta tidak dibuktikan dengan hasil riset, untuk tidak mengembangkan opini yang berdampak negatif terhadap masyarakat Pulau Obi.&nbsp;
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malut dan Himpunan Mahasiswa OBI (HIMO) Jabodetabek menilai tuduhan JATAM harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.&nbsp;
Ketua Umum DPD IMM Malut, Usman Mansur mengatakan, pernyataan dari Jatam sudah membuat warga Obi merasa kecewa sebab tuduhan perusahaan buang limbah ke laut sehingga menyebabkan ikan tercemar sangat tidak benar.&nbsp;
“Itu hanya isu dan hal itu sudah banyak kita temukan ada LSM tinggal di Jakarta yang suka komentar tidak sesuai data,” ujarnya.&nbsp;
Lanjut, Ketua Himpunan Mahasiswa Obi (HIMO) Jabodetabek, Wahyu Kahusa mengaku, oknum LSM Jatam selalu meributkan persoalan pencemaran lingkungan yang salah satunya terkait soal ikan di perairan Obi yang tercemar zat kimia dan bahan berbahaya.&nbsp;
“Kalau ada limbah di laut, tapi kenapa ada lomba mancing yang diadakan oleh Harita dan diikuti banyak masyarakat?” pungkasnya.&nbsp;
Selain itu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Halsel Malut menilai ada kepentingan besar dibalik pro-kontra kinerja dan kebijakan Harita Group yang dianggap merugikan masyarakat serta dampak kerusakan lingkungan di Pulau Obi.&nbsp;
Ketua Cabang GMNI Halmahera Selatan, Sumitro H. Komdan menegaskan sejauh ini langkah DPC GMNI Halsel dalam mengawal aktivitas Harita Group baik dari serapan tenaga kerja, CSR, reboisasi, dan kebutuhan lain masyarakat lingkar tambang dipenuhi oleh pihak Harita.&nbsp;
“Sejauh ini GMNI Halsel melihat bahwa Harita Group telah menunaikan hak dan kewajibannya, hal ini yang mungkin agak berbeda dengan perusahaan lain di wilayah Maluku Utara,” ungkapnya.&nbsp;
Terkait isue yang dikaitkan dengan proses Initial Public Offering (IPO) saham salah satu entitas bisnis Harita Nickel, Sumitro berpandangan adalah hal bahkan terkesan ada kepentingan tertentu.&nbsp;
“Kalau kita kritisi soal kerusakan lingkungan masih wajar tapi kalau sudah masuk ke ranah privatisasi perusahaan agak sedikit keliru,” kata Sumitro.&nbsp;&nbsp;
Ketua Wilayah Maluku Utara LSM Serikat Kerakyatan Indonesia (LSM SAKTI), Salmin A. Gafar ,menyatakan kehadiran Harita&nbsp; Group banyak memberi manfaat kepada masyarakat lingkar tambang.
“Dari hasil para nelayan ternyata banyak ikan yang meraka tangkap dan dibeli oleh pihak perusahaan,” kata Salmin. Di sisi lainnya, lanjut Salmin operasional perusahaan sesuai dengan aturan dan memenuhi ESG.
Ia menilai bahwa JATAM hanya berhalusinasi dan membuat opini publik.&nbsp;
“Hal ini tidak elegan dalam menyampaikan berita dengan bentuk propaganda, harusnya lebih profesional untuk menyikapi persoalan terjadi di Harita,” kata Salmin.&nbsp;
Ketua Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Halmahera Selatan, Harmain Rusli dalam pesan rilisnya, menyampaikan, perusahaan tambang nickel di Obi milik Harita Group merupakan salah satu perusahaan dari sekian banyak perusahaan yang ada di Halmahera Selatan yang sangat berkonstribusi besar bagi daerah.&nbsp;
Manurut Harmain, Harita telah memberikan berbagai macam bantuan secara langsung kepada warga di Halmahera Selatan.&nbsp;
“Jadi, jika ada pihak-pihak yang berkesimpulan buruk terhadap Harita Group, saya secara pribadi menduga itu hanyalah opini liar yang sengaja dikemas dan di desain oleh oknum-oknum tertentu,” kata Harmain Rusli.
Source:&nbsp;<a href="https://www.cakrawala.co/daerah/7758338336/aktivis-maluku-utara-ramai-ramai-tepis-tuduhan-jatam-soal-harita-nickel">Cakrawala.co</a>

Maluku NGOs to College Student Activists Deny JATAM's Charges Against Harita Nickel

Harita Nickel membantah keras tudingan JATAM terkait kerusakan lingkungan akibat operasional pertambangan di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.
 
Harita Nickel menilai apa yang disampaikan JATAM dalam siaran pers yang disebar pada Jumat (24/3) tersebut sangat menyesatkan dan berdampak menimbulkan opini tidak baik terhadap upaya pembangunan Harita Nickel di Pulau Obi.
 
Corporate Affairs Manager Harita Nickel, Anie Rahmi menegaskan sistem operasional penambangan PT TBP yang merupakan unit bisnis Harita Nickel senantiasa mengedepankan praktek-praktek penambangan terbaik dengan mengacu pada KEPMEN ESDM No 1827 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah teknik Pertambangan yang Baik yakni dimulai dari pembersihan lahan, pengupasan tanah pucuk, pemindahan tanah penutup, pengambilan bijih limonit untuk diolah dipabrik HPAL dengan teknologi hidrometalurgi, pengambilan bijih saprolit untuk diolah dengan teknologi pyrometalurgi, penutupan lubang tambang, reklamasi dan revegetasi.
 
“Kamilah perusahaan yang pertama kali melakukan konservasi mineral yang artinya mengurangi sisa batuan untuk dimanfaatkan sebagai sumberdaya mineral untuk bahan baku baterai mobil listrik,” kata Anie.
 
Terkait masalah pencaplokan lahan warga yang dituduhkan, dapat disampaikan bahwa seluruh area Harita Nickel di Pulau Obi yang telah beroperasi saat ini berada dalam Kawasan Hutan, baik Hutan Produksi (HP) maupun Hutan Produksi Konversi (HPK) dan Harita memegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) atas setiap bukaan lahan.
 
Masyarakat yang telah menggarap, diberikan tali asih untuk lahan juga ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) sesuai dengan keputusan Pemda Kabupaten Halmahera Selatan.
 
“Dan tidak benar apa yang dituduhkan bahwa perusahaan menguasai lahan melalui tindakan represif juga intimidasi ke warga, tetapi melalui proses yang transparan dan pembayaran yang menguntungkan bagi masyarakat,” terang Anie.
 
Pernyataan bahwa hampir seluruh sumber air warga Kawasi telah tercemar akibat sedimentasi ore nikel dari operasi perusahaan sungguh menyesatkan.
 
Anie menegaskan tidak ada pembuangan ore nikel ke sumber air warga Kawasi yang menyebabkan sedimentasi.
 
Selama ini PT TBP menempatkan sisa hasil pengolahan nikel ke lubang bekas penambangan (Dry Stack). Dry Stack dianggap sebagai metode yang aman dan ramah lingkungan serta memenuhi standar nasional dan internasional.
 
“Tidak ada pembuangan limbah pabrik ke aliran Sungai Todoku dan Sungai Akelemo. Perusahaan selalu bersikap taat aturan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan,” tegas Anie.
 
Sisa hasil pengolahan tidak ditempatkan di Sungai Toduku maupun Sungai Akelamo, namun di lahan bekas tambang (mine out) dalam bentuk dry tailings sesuai dengan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
 
Memulai operasi pada 2010, perusahaan telah mengantongi izin lingkungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup dari pemerintah.
 
Kemudian pada 17 November 2020 pemerintah telah menetapkan Harita Nickel sebagai proyek strategis nasional.
 
“Kami juga telah memiliki izin-izin serta persetujuan teknis dari pemerintah untuk pengelolaan sisa hasil proses atau limbah, di mana sisa hasil proses ini dikelola terlebih dahulu, dan dilepaskan ke lingkungan dengan memenuhi baku mutu yang ditetapkan, dan dilaporkan berkala ke pemerintah,” kata Anie.
 
Selama beroperasi, pengelolaan limbah perusahaan selalu mendapat inspeksi dan pengawasan berkala baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.
 
Instansi pemerintah terkait lingkungan hidup dan pertambangan juga melakukan inspeksi dan pengawasan baik dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten atas kegiatan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup kami. Adanya pernyataan bahwa pipa-pipa pembuangan limbah dari aktivitas eksplorasi perusahaan diduga mengarah ke laut, menyebabkan ekosistem dan ikan-ikan rentan tercemar logam berat. “Ini juga sangat menyesatkan. Tidak ada pipa eksplorasi ke laut,” kata Anie.
 
Terkait hasil penelitian Muhammad Aris yang dijadikan rujukan tidak bisa menjadi kesimpulan bahwa ikan-ikan di Pulau Obi sudah tercemar, karena dari penelitian itu tidak disebutkan lokasi titik sampelnya di mana dan tercemarnya karena apa.
 
Selama ini justru sebagian besar pasokan ikan untuk konsumsi karyawan Harita Nickel di Pulau Obi didapatkan dari supplier lokal dari Desa Kawasi dan Desa Soligi.
 
Belum lama ini Harita Nickel menggelar lomba memancing di Kawasi dan hasilnya beberapa peserta yang merupakan penduduk Desa Kawasi dan Desa Soligi bahkan ada yang berhasil mengail seekor ikan dengan bobot lebih dari 20 kilogram.
 
Hal ini menunjukkan bahwa ikan di sekitar Kawasi masih melimpah yang berarti bahwa eksositem laut terutama di sekitar area tambang, masih terjaga.&nbsp;&nbsp;
 
Sementara itu terkait issue relokasi pemukiman warga Desa Kawasi ke Eco-Vollage, hal tersebut merupakan program pemerintah yang didukung oleh perusahaan. Hal ini karena lokasi saat ini sudah terlalu padat dan berakibat menjadi lingkungan tidak sehat. Pemindahan ke lokasi yang baru, dengan luasan pemukiman tiga kali lipat dari luas yang ada saat ini, semua unit rumah permanen dilengkapi sanitasi yang sangat baik, kawasan sekolah tertata rapih, fasilitas sosial yang lengkap, dilengkapi fasilitas air bersih, listrik 24 jam, dan fasilitas umum pendukung lainnya. Pemukiman yang baru ini akan meningkatkan tingkat kelayakan hidup masyarakat. “Saat ini program Eco-Village sedang dalam proses penyelesaian dan didukung oleh sebagian besar masyarakat desa Kawasi,” tandasnya.
 
Sumber: <a href="https://ternate.tribunnews.com/2023/03/26/harita-nickel-bantah-tuduhan-jatam-terkait-kerusakan-lingkungan-di-pulau-obi">Tribunnews</a>

Harita Nickel Bantah Tuduhan JATAM Terkait Kerusakan Lingkungan di Pulau Obi

Bloomberg - Perusahaan tambang dan hilirisasi nikel, PT Trimegah Bangun Persada kemungkinan akan mematok harga saham penawaran umum (initial public offering/IPO) pada harga batas atas. Informasi tersebut diketahui melalui beberapa sumber yang mengetahui perihal tersebut.
Perusahaan yang juga dikenal dengan nama Harita Nickel ini akan menjual saham perdananya pada harga Rp 1.250 per unit, menurut para sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Pertimbangan itu muncul karena permintaan saham mereka mengalami oversubscribed, kata salah satu sumber itu.
Diskusi masih berlangsung dan belum ada keputusan, kata para sumber itu. Perwakilan Harita Nickel menolak berkomentar.
Harita Nickel telah memasarkan sebanyak 8,1 miliar saham dengan harga masing-masing Rp 1.220 hingga Rp 1.250. Jika harga IPO di atas kisaran, perusahaan akan mengumpulkan sebanyak Rp 10,1 triliun atau setara US$ 660 juta dan melampaui PT Pertamina Geothermal Energy sebagai pengumpul dana IPO terbesar di Indonesia tahun ini, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.
Harita mengoperasikan pabrik peleburan asam bertekanan tinggi pertama di pulau Obi di Maluku Utara, seperti yang disebut dalam web resmi perusahaan. Proses HPAL mengubah bijih berkadar rendah lokal menjadi endapan hidroksida campuran &mdash; suatu bentuk nikel yang dapat diproses lebih lanjut untuk membuat baterai.
Fasilitas HPAL itu memiliki kapasitas produksi 55.000 ton per tahun. Tahun depan, pabrik baru akan menggandakan produksinya menjadi 120.000 ton.
Perusahaan akan menentukan harga penawarannya pada hari ini, Jumat (24/3/2023) dan mulai ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 April 2023. Credit Suisse Group AG, BNP Paribas SA, Citigroup Inc. dan PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai koordinator global bersama.
Sumber: <a href="https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/3526/harga-saham-ipo-harita-nickel-bakal-dipatok-rp-1-250-unit">Bloomberg Technoz</a>

Oversubscribe, Saham Harita Nickel Bakal Dipatok di Harga Batas Atas IPO Rp1.250

JAKARTA, Investor.id – PT Trimegah Bangun Persada Tbk (TBP/NCKL) atau Harita Nickel akan melepas 12 miliar saham atau 18% melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO). Perseroan menawarkan harga IPO Rp 1.220-1.250 per saham, sehingga total dana yang diraih maksimal Rp 15,1 triliun, terbesar sepanjang tahun ini.
Dengan harga penawaran sebesar itu, market cap TBP berkisar Rp 81,9-83,9 triliun, melampaui PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Rp 61 triliun, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Rp 44,5 triliun, namun di bawah PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) Rp 96 triliun, berdasarkan harga penutupan kemarin. Total saham TBP bakal mencapai 67 miliar saat tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dengan harga penawaran saham perdana Rp 1.220, PER NCKL mencapai 17,3 kali, dengan PBV 2,83 kali. Valuasi ini lebih murah dibandingkan PER INCO sebesar 19,3 kali, namun lebih mahal dari ANTM 12,45 kali. Adapun PER saham MDKA, berdasarkan data RTI, mencapai 68 kali.
Berdasarkan IPO Summary TBP dari Phintraco Sekuritas, Rabu (15/3/2023), sekitar 5,46% dana hasil IPO akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran seluruh utang kepada PT Harita Jayaraya, 6,05% untuk pembayaran seluruh utang kepada PT Dwimuria Investama Andalan, 15,13% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh utang kepada Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC) dan PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP), 0,89% untuk pembayaran seluruh utang outstanding fasilitas term loan 1 dan fasilitas term loan 3 kepada NISP.
Kemudian, sekitar 2,12% akan digunakan oleh perseroan untuk belanja modal, 32,27% untuk keperluan entitas anak dan entitas asosiasi yang akan disalurkan melalui setoran modal dan pinjaman, dan 38,08% untuk modal kerja.
Tanggal efektif IPO TBP diperkirakan 3 April, penawaran umum 5-10 April, tanggal penjatahan 10 April, dan pencatatan saham (listing) di BEI 12 April 2023. Bertindak sebagai penjamin emisi IPO Harita Nickel adalah BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Mandiri Sekuritas, DBS Vickers, OCBC Sekuritas, dan UOB Kay Hian Sekuritas.
Presiden Direktur TBP Roy A. Arfandy menuturkan, tujuan IPO adalah untuk mendukung pendanaan ekspansi kapasitas pabrik feronikel (feni) dan mixed hyrdroxide precipitate (MHP). Ekspansi ini untuk mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat hilirisasi industro nikel dan terciptanya ekosistem bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia.
TBP, kata dia, berharap bisa mencapai target pendanaan yang dibutuhkan, karena nikel sedang menjadi komoditas yang dibutuhkan, didorong pesatnya pertumbuhan industri EV dunia, yang membutuhkan baterai. Selain itu, TBP sudah cukup maju dalam mata rantai industri pembuatan bahan baku baterai EV.
“TBP telah berhasil memproduksi MHP dan segera memproduksi produk turunan lebih lanjut berupa nikel sulfat dan kobalt sulfat,” kata dia kepada Investor Daily, Rabu (15/3/2023).
<h2>Perusahaan Nikel Terbesar</h2>
Phintraco mencatat, TBP adalah perusahaan nikel murni dengan kemampuan hulu dan hilir dengan pengalaman operasional lebih dari 10 tahun di Pulau Obi, Maluku Utara. Menurut AME Mineral Economics Pty Ltd (AME), berdasarkan produksi nikel tahun 2022, TBP diharapkan menjadi emiten produsen nikel murni terbesar di Indonesia dibandingkan perusahaan tambang nikel tercatat lainnya.
Berdasarkan laman resmi TBP, perseroan memiliki tambang nikel seluas 5.523 hektare (ha) di Pulau Obi. Selanjutnya, TBP melalui PT Megah Surya Pertiwi, mengoperasikan empat lini produksi feni berkapasitas 240 ribu ton per tahun, berteknologi rotary kiln electric furnace (RKEF), dengan kandungan nikel 10-12%. Feni buatan TBP menggunakan bahan baku nikel saprolit.
TBP melalui Halmahera Jaya Feronikel memiliki delapan lini produksi feni berkapasitas total 780 ribu ton setahun dengan kandungan nikel 10,5%. Bahan bakunya masih nikel saprolit.
TBP merangsek lebih dalam lagi ke bisnis nikel kelas satu untuk bahan baku baterai EV atau battery grade (BG). Perseoran memegang 45% saham Halmahera Persada Lygend, yang memproduksi MHP.
Per November 2022, pendapatan TBP mencapai Rp 9 triliun, naik dari periode sama tahun sebelumnya Rp 7,7 triliun. Laba bersih naik menjadi Rp 4,3 triliun dari Rp 4,3 triliun.&nbsp; “Perseroan telah membagikan dividen sejak tahun 2012 dan direncanakan akan melakukan pembagian dividen menggunakan tahun buku 2022 dan akan dibagikan pada 2023,” tulis Phintraco Sekuritas.