PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Nickel) kembali mengukuhkan posisinya sebagai pelaku industri pertambangan yang bertanggung jawab dengan meraih Anugerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (BHAM) 2025. Penghargaan yang diberikan oleh SETARA Institute ini menjadi validasi atas konsistensi perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip Bisnis dan HAM, Environmental, Social, and Governance (ESG), serta keberlanjutan ke dalam strategi operasional.
Berdasarkan riset Responsible Business Conduct (RBC) Benchmark, Harita Nickel dinilai sebagai perusahaan yang kompatibel terhadap standar perlindungan HAM dengan skor 65 (Rating B) dan dikategorikan sebagai BHR Early Adopting Company. Pencapaian ini menempatkan Harita Nickel sebagai satu dari 18 perusahaan sektor pertambangan yang dinilai terdepan dalam kepatuhan standar HAM.
Direktur Keberlanjutan Harita Nickel, Lim Sian Choo, menegaskan bahwa pencapaian ini bukan sekadar apresiasi, melainkan mandat untuk terus berbenah.
"Penghargaan ini memperkuat komitmen Harita Nickel untuk mengintegrasikan prinsip HAM dari kebijakan hingga operasional lapangan. Ini bukti bahwa perusahaan berada di jalur yang tepat, sekaligus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Lim Sian Choo.
Standar Tinggi dan Uji Tuntas
Riset RBC Benchmark yang diinisiasi SETARA Institute bersama SIGI Research and Consulting ini menggunakan tolak ukur ketat mengacu pada UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). Penilaian difokuskan pada sejauh mana perusahaan melakukan embedding (penanaman) prinsip HAM yang selaras dengan regulasi nasional, seperti Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
Bagi Harita Nickel, pengakuan ini merefleksikan transformasi kebijakan yang masif dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan telah menerbitkan Kebijakan HAM yang berlaku mengikat bagi seluruh entitas grup dan mitra bisnis, merujuk pada standar global seperti Deklarasi Universal HAM dan konvensi ILO.
Komitmen ini diperkuat melalui pelaksanaan uji tuntas HAM (Human Rights Due Diligence/HRDD) yang melibatkan pihak independen, Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST). Hasil uji tuntas ini menjadi landasan perbaikan berkelanjutan pada aspek ketenagakerjaan, hubungan masyarakat, serta mekanisme pengaduan (grievance mechanism) yang efektif dan transparan.
Dampak Nyata bagi Masyarakat
Penerapan prinsip HAM di Harita Nickel tidak berhenti di atas kertas, tetapi mewujud dalam kesejahteraan masyarakat sekitar operasional di Pulau Obi, Maluku Utara. Laporan Keberlanjutan 2024 mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 89 poin dengan Social Return on Investment (SROI) sebesar 2,62.
Dampak ekonomi dari penghormatan hak warga lokal terlihat dari keberhasilan program pemberdayaan. Salah satu unit usaha binaan yang dikelola 16 warga lokal bahkan mampu mencatatkan pendapatan hingga Rp2,9 miliar pada tahun 2024. Hal ini membuktikan bahwa operasi pertambangan dapat berjalan beriringan dengan pemenuhan hak ekonomi masyarakat.
Ke depan, Harita Nickel berkomitmen menjadikan penghargaan ini sebagai pijakan untuk meningkatkan standar operasional. Perusahaan akan terus memperkuat dialog dengan pemangku kepentingan untuk memastikan agenda hilirisasi dan transisi energi berjalan selaras dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan kelestarian lingkungan.