Di tengah dorongan hilirisasi nikel nasional, Harita Nickel menegaskan bahwa keberhasilan industri tidak hanya diukur dari kapasitas produksi, tetapi juga dari tanggung jawab lingkungan dan keselamatan yang melampaui kepatuhan (beyond compliance). Pesan ini menjadi sorotan utama perusahaan saat berpartisipasi dalam Minerba Convex 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada 15-16 Oktober 2025.
Melalui diskusi panel yang bertema “Applying Sustainability Best Practices in Nickel Downstream Development: The HSE Perspective of Harita Nickel,” Direktur HSE Harita Nickel, Tonny Gultom menyampaikan pentingnya penerapan praktik Health, Safety, and Environment (HSE) yang melampaui kepatuhan. Penerapan standar keselamatan dan lingkungan perlu dilakukan lebih dari sekadar memenuhi regulasi nasional, agar pengelolaannya menjadi lebih terpadu dan selaras dengan tuntutan pasar global.
Direktur HSE Harita Nickel, Tonny Gultom, memaparkan pentingnya penerapan praktik keselamatan dan lingkungan yang melampaui kepatuhan (beyond compliance) dalam sesi diskusi panel Minerba Convex 2025 di Jakarta Convention Center.
“Beyond compliance bukan lagi soal hanya mengikuti aturan. Kita tidak bisa hanya berhenti di batas regulasi nasional karena lebih dari 62% pasar nikel dunia itu berasal dari Indonesia. Pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara menyeluruh, dari pembangunan sistem drainase untuk mengatur air, pemanfaatan slag sebagai bahan bangunan, sampai studi keanekaragaman hayati di sekitar area operasi,” ujar Tonny Gultom.
Menurutnya, posisi strategis Indonesia sebagai pemasok utama nikel dunia menuntut praktik pertambangan dan pengolahan yang lebih maju agar produk hilirisasi Indonesia dapat diterima oleh pasar internasional yang semakin selektif terhadap aspek keberlanjutan.
Dalam paparannya, Tonny menyampaikan bahwa Harita Nickel memiliki kerangka kerja berkelanjutan (sustainability framework) yang berbasis kepada tiga pilar utama: perubahan iklim (climate change), tata kelola yang baik (good governance), dan hak asasi manusia (human rights). Kerangka ini menjadi dasar penerapan sistem HSE terpadu di seluruh lini operasi perusahaan, mulai dari pertambangan hingga smelter dan refinery.
“Bicara tentang sustainability framework, untuk mencapai keberlanjutan ada beberapa standar yang harus dipenuhi sebelum bisa melangkah lebih. Di Harita Nickel, hal ini diwujudkan melalui sistem terintegrasi antara HSE dan operasional, dengan menggabungkan SMKP untuk pertambangan, SMK3 untuk smelter dan refinery, serta standar internasional seperti ISO 14001, ISO 45001, hingga inisiatif global seperti GRI, RMI, dan IRMA,” paparnya.
Melalui penerapan sistem yang terpadu, Harita Nickel memastikan bahwa aspek kesehatan, keselamatan kerja, dan pengelolaan lingkungan berjalan selaras dengan operasi produksi. Praktik yang melampaui kepatuhan ini bukan hanya kewajiban, melainkan wujud tanggung jawab perusahaan untuk mendukung transformasi industri nikel Indonesia menuju hilirisasi yang keberlanjutan dan berkelas dunia.
Dalam paparannya di Minerba Convex 2025, Tonny Gultom menegaskan bahwa keberlanjutan industri nikel harus dibangun melalui penerapan standar HSE terpadu yang selaras dengan regulasi nasional dan tuntutan global.
Tonny kemudian menutup sesinya dengan mengajak bersama seluruh pemangku kepentingan industri tambang untuk memperkuat kolaborasi menuju penerapan standar global yang lebih konsisten.
“Harapannya, regulasi di Indonesia dapat semakin sejalan dengan standar internasional sehingga penerapannya bisa saling terpadu di lapangan. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan industri pertambangan dan dan memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok global,” pungkasnya.